Kitakini.news – Lima oknum kepala desa dan seorang oknum kepala dinas di lingkup OPD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), akhirnya dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Rengat. Ke-lima orang tersebut diekseusi karena merupakan terpidana kasus pelanggaran Pilkada di Riau.

Mereka dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) usai menerima salinan putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

Hal ini dibenarkan Kepala Kejari Inhu Furkon Lubis saat dikonfirmasi Kitakini.news, Sabtu (27/2/2021).

“Sudah kita eksekusi untuk menjalankan amar putusan PT Pekanbaru, dan langsung diterima teman-teman di Rutan hari Jumat sekitar pukul 11.00 WIB kemarin,” ujar Furkon Lubis.

Dikatakan Furkon Lubis, semasa persidangan digelar di Pengadilan Negeri (PN), Rengat, putusan yang diberikan tak sebanding dengan tuntutan JPU sebelumnya.

“Saat itu kita tuntut lima bulan penjara terhadap masing-masing terdakwa dengan denda Rp6 juta subsider selama satu bulan. Lalu majelis memutusnya dengan satu bulan, hingga akhirnya kita melakukan upaya banding di tingkat PT Pekanbaru,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, upaya banding yang dilakukan itu juga merupakan upaya dalam menegakkan supremasi hukum yang ada.

Putusan majelis hakim PT Pekanbaru terhadap ke-enam terpidana itu yakni, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Inhu Riswidiantoro. Dia divonis pidana penjara selama tiga bulan dengan denda Rp6 juta subsider 1 bulan.

Ini 5 Oknum Kadis yang Terjerat Kasus Pelanggaran Pilkada di Riau

Selain Kadis PMD, lima Kepala Desa (Kades) Masing-masing Suherman Kades Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku. Selain itu, Septian Eko Prasetiyo, Kades Peladangan Kecamatan Batang Peranap. Ada pula Guspan Ardodi Kades Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang. Sedangkan Rajiskhan, Kades Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, dan Said Usman Kades Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Ke-limanya mendapat vonis tambahan yakni divonis dua bulan penjara dengan denda Rp6 juta subsider satu bulan.

“Putusan majelis hakim PT Pekanbaru sudah turun dan menerima permintaan banding dari JPU,” ujar Furkon Lubis.

Disampaikannya, dalam amar putusan hakim PT Pekanbaru itu, menyatakan kalau ke-enam terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Baik selaku pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sebagai Kades yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye.

Kontributor: Ferry Anthony





Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here